Status Anak Di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam Dan Perspektif KUA Jati Kudus)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak di luar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu bertujuan untuk mengetahui status hukum anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Tujuan lain yaitu mengetahui perspektif KUA Jati Kudus terhadap status anak di luar perkawinan jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan, member check dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata ayahnya dan keluarga ayahnya setalah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah. Status hukum anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah biologisnya. Perspektif KUA Jati Kudus tentang status anak di luar perkawinan jika dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka Ketua dan Penghulu menerima Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya sebatas dimaknai untuk mendapatkan hak berupa nasab ke waris tetapi menolak jika dikaitkan dengan hal wali