Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds Tentang Dikabulkannya Permohonan wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Duda

Pokok permaslahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus penetapan di Pengadilan Agama Kudus perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang duda? 2) Apa akibat hukum yang timbul dari penetapan wali adhal? 3) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai wali adhal? Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (fied reseach) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Kudus, sedangkan untuk respondennya adalah Hakim-Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Metode yang penulis gunakan adalah dokumen resmi Pengadilana Agama Kudus, sumber data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, teori hukum, fiqh munakahat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis ketika pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) Penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini hakim melihat alasan penolakan wali tidak termasuk alasan yang dibenarkan oleh syara’, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang sebelumnya sudah pernah menikah, hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan. Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang walinya adhal dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak. 2) akibat hukum masalah wali adhal dapat menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan seperti hamil diluar nikah, terjadinya nikah di bawah tangan, berbuat zina, bahkan nikah siri. 3) pada pandangan hukum islam dalam empat madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda hal ini bisa digunakan untuk para hakim dalam mengambil keputusan bisa dijadikan sebagai sumber yang digunakan agar tidak salah dalam memberikan putusan