Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus)

Wali Nikah ialah seseorang yang memiliki peran menikahkan anaknya karena wali menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Apabila tidak ada wali nikah maka akad pernikahan tersebut tidak sah. Wali nikah dari seorang perempuan antara lain ialah wali jalur nasab, jalur sebab (wali hakim) dan wali jalur ashobah. Seorang wali juga mempunyai hak Ijbar disebut wali mujbir yaitu wali yang berhak menikahkan anaknya yang belum dewasa maupun yang sudah deasa meskipun tanpa persetujuan dan persetujuannay itu adalah hal yang disunahkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin meniliti tentang implementasi dan pandangan masyarakat Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus terhadap pernikahan yang menggunakan hak Ijbar wali. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi hak Ijbar wali dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan menggunakan hak Ijbar wali yang terjadi di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dibagi dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa masih ada yang menggunakan sistem hak Ijbar wali dalam melangsungkan pernikahan. Hal itu tidak jauh beda dari pemaknaan hak Ijbar wali pada umumnya yang menggunakan makna ikhrah. Alasan yang menjadikan pernikahan itu terjadi karena ingin berbakti kepada orang tua dan meyakini bahwa pilihan orang tua tidak akan salah. Terjadinya pernikahan yang menggunakan hak Ijbar wali ini tidak lepas dari faktor ekonomi, pendidikan, maupun hubungan kekeluargaan. Pandangan masyarakat tidak setuju terhadap pernikahan yang menggunakan hak Ijbar wali karena dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sesuai dengan kompilasi hukum islam dan Undang Undang No 1 Tahun 1997 yang pada prinsipnya tidak mengakui adanya hak Ijbar wali