Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)

Skripsi ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan staus anak yang dilahirkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang didahului dengan kehamilan karena zina sebelumnya. Persoalan yang muncul adalah status perkawinan dan berakibat pada status anak yang dikandangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan menggetahui secara jelas status perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam. 2) Mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai bahan untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan di KUA Kecamatan Kudus Kota. Wawancara dilakukan dengan seluruh pegawai KUA Kecamatan Kota Kudus. Dan Data didapatkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menunjang penelitian ini. Sehingga data yang didapatkan relevan dengan masalah yang dibahas kemudian menganalisis dan mengumpulkanya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagaian lagi menyatakan tidak sah. Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Menurut satus hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a menyebabkan bahwa anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebut dalam kitab-kitab fiqih yang mensyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan. Sementara menurut UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah anak sah