COLLABORATION OF THREE STAKEHOLDERS ‘TRISULA’ IN REALIZING THE COMPLETE VILLAGE MAP

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is targeting the realization of thevalid complete village map. This strategic program is carried out by mapping all land parcels including physical and juridical data so that an accurate land database can be created. This study aimed to analyze collaborations of three stakeholders: Land Office, City/Regency Government, and Village Government in realizing the complete village map. This study was conducted using a qualitative-descriptive method. Data collection was conducted in three ways: interview, secondary data, and observation field. Data analysis was carried out spatially on the main data and supporting data for the complete village map. The results of the study show that collaboration and data sharing (land registration maps, land value zone map, PBB block map, Regional Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW) map, and detailed Village Letter C map) between the three stakeholders are important variables for building the complete village. This study proves that the collaboration of the three stakeholders is able to accelerate the realization of a complete village database with results that match the requirements and criteria set by the Ministry of ATR/BPN. In addition, the data integration that was carried out can be used to create a one data village, which is expected to be able to provide input for the government in formulating policies.Program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan terwujudnya desa lengkap yang valid serta semua bidang tanah terpetakan. Upaya ini dilakukan dengan memetakan seluruh bidang tanah meliputi data fisik maupun yuridis sehingga terwujud basis data pertanahan yang akurat. Kajian ini bertujuan melakukan analisis kolaborasi pemetaan desa lengkap dengan melibatkan partisipasi masyarakat beserta tiga unsur pemangku kepentingan, yakni: Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, perolehan data dilakukan melalui survei lapang, pengumpulan data sekunder serta desk study terhadap kajian literatur maupun peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara spasial terhadap data utama dan data pendukung pemetaan desa lengkap. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi dan sharing data antar tiga pemangku kepentingan berupa: peta pendaftaran tanah, peta zona nilai tanah, peta Blok PBB, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peta Rincik Letter C Desa menjadi variabel penting untuk membangun desa lengkap. Pada penelitian ini kolaborasi tiga pemangku kepentingan mampu mempercepat terwujudnya basis data desa lengkap dengan hasil  sesuai persyaratan maupun kriteria yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN. Disamping itu, integrasi data yang dilakukan dapat digunakan untuk mewujudkan desa satu data, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan