TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGOLAHAN RAJUNGAN (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)

ABSTRAK Penetapan upah didasarkan pada perhitungan keduabelah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak pemilik usaha dengan pihak penerima upah sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang di buat. Namun pemilik pengolahan rajungan mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan yang diberikan kepada pekerja pengolahan rajungan yang tidak berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, namun upah yang diberikan berdasarkan perjanjian di awal dengan di berikan upah perhari 100.000, tapi saat ini upah jadi menurun 70.000 perharinya, menurut pemilik pengolahan rajungan hal ini terpaksa di turunkan karena harga kepiting rajungan semakin naik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan di Home Industri Desa Ketapang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode Purposive Sampling. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik pengolahan rajungan mengubah perjanjian tersebut mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar perjanjian kerja juga tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Menurut Hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat