TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS KEPEMILIKAN TANAH MIGRASI BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL (Studi di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)

ABSTRAK Hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tatacara perilaku kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang membawa manusia untuk bekerja salah satunya sebagai petani. Adapun pekon Sukapura merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah disamping pertanian, dan perkebunan yang melimpah didesa ini pun ddijadikan sebagai tempat tinggal/pemukiman penduduk bagi masyarakat sekitar, namun sekitar 6 pemangku/RW dari total 11 pemangku yang mendiami tempat tersebut belum mendapat kepastian hukum karena tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Dalam kesehariannnya masyarakat Sukapura beraktifitas seperti biasa namun masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk diadakannya rekonsiliasi untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemerintah tidak memasukan warga yang berada di 6 pemangku kedalam tanahnya menjadi legal atau mendapat kepastian hukum tentang pengeloaan tanah ini menigat ini adalah tanah migrasi. Pada mulanya pemerintah sangat mendukung warga untuk mengelola lahan-lahan wilayah tempat transmigrasi warga pada waktu itu. Dalam hal ini juga warga tidak serta merta mendiami tanah secara illegal, namun warga mempunyai bukti-bukti konkrit dan alasan serta dasar hukum pasca transmigrasi pada waktu itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman sistem kepemilikan tanah warga Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem kepemilikan kepemilikan tanah Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dari penelitin ini yaitu untuk mengetahui sistem kepemikikan tanah warga Sukapura ditinjau dari hukum ekonomi Islam (muamalah), dan hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) yang sifatnya deskriptif analisis dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada ditempat penelitian. Sumber data yang digunakan dengan menggunakan iii data primer, yaitu data yang didapat langsung dari warga sekitar yang terkena dampak, dan aparat pemerintah, dan data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen melalui tahap editing dan sistematisasi pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik pengelolaan tanah migrasi yang telah dikelola warga yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada warga untuk menggarap lahan dengan ketentuan sesuai dengan kepunyaan dan batas-batas yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada saat awal transmigrasi pada masa kakek atau bapaknya dulu, pada prinsipnya warga Sukapura mengelola tanah sesuai dengan yang mereka punyai. Adapun pandangan hukum ekonomi Islam (mu’amalah) bahwasannya perktik pengelolaan tanah semacam ini susah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi kriteria syarat, dan prosedur dari pemanfaatan tanah tersebut yaitu yang disebut dengan Ihya Al-Mawat, Tahjir, dan Iqta. Adapun menurut hukum positif pengelolaan tanah di Pekon Sukapura telah sesuai berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 dan didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)