PERAN LURAH DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( Studi Pada Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung )

ABSTRAK Tata kelola pemerintahan yang baik tidak lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintah yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Selain itu dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Peran Lurah Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah.” Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran lurah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana peran lurah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran Lurah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tidak berjalan maksimal dan tidak amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip good and clean government. Peran Lurah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih menurut perspektif fiqh siyasah yaitu sistem pemerintahan dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya. Kepada Lurah selaku pemimpin tertinggi didalam pemerintahan desa harus lebih iii memperhatikan apa-apa saja yang dapat menghambat dalam dalam menciptakan pemerintahan yang baik, karena dengan terciptanya pemerintahan yang baik maka tercipta pula sistem masyarakat yang teratur damai dan aman. Kepada masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan ini, artinya diharapkan keaktifan dari pihak masyarakat agar tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tewujud tata pemerintahan yang baik