ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)

ABSTRAK Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dikarenakan semakin hari kasus orang yang terpapar Covid-19 kian melonjak. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pada Pasal 93 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) yang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000. Dengan adanya sanksi yang menurut penulis cukup berat, masih ada sebagian orang yang masih menyepelekan pandemi ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siayasah Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Metro dan memahami bagaimana Pandangan Fiqh Siayasah Terhadap Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan populasi sampel. Penelitian ini menggunakan sumber- sumber hukum primer yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi iiidan sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah, berita atau artikel. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara Pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara klasifikasi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengolahannya, yaitu klasifikasi dan systematizing. Hasil Penelitian ini, yaitu : pertama, Peran gugus tugas dalam pecepatan penanganan Covid-19 di Kota Metro saling berkesinambungan dan saling bekerja sama dalam penanggulangan bencana yang terjadi ini yakni TNI, Polres, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP, kecamatan untuk survive ke lapangan kemudian memberikan laporan. Kedua, Analisis Fiqh Siyasah terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu dengan melakukan pendisiplinan terhadap pelaku pelanggaran pembatasan sosial berskala besar dengan tidak memberikan sanksi yang bersifat pidana dan denda karena masih dapat dilakukan pembinaan dalam upaya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang mengedepankan kemaslahatan, terutama kemaslahatan bagi masyarakat supaya dapat terhindar dari paparan Covid-19