PERAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

ABSTRAK Akhir-akhir ini masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia diresahkan dengan virus yang sangat berbahaya yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan dan telah menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa manusia. Hal ini juga menyangkut kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi potensi penyebaran Covid-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut tentunya melihat situasi dan kondisi suatu wilayah. Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan peraturan tersebut telah diimplemetasikan melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan dengan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut berisi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19. Langkah- langkah tersebut meliputi peliburan sekolah, pembentukan satgas Covid-19, penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Surat edaran tersebut juga sebagai respon dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PP 21/2020 PSBB. Skripsi ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai sesuatu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah terlaksana di Desa Jatibaru melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan, hanya saja belum terimplementasi secara maksimal sebagaimana faktor yang menghambat terimplementasinya peraturan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatibaru sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena telah berusaha untuk mengimplementasikan PP 21/2020 PSBB. Peran-peran tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19