PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)

ABSTRAK Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sementara waktu dalam mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan untuk mencari nafkah pada tempat yang dikunjungi, hanya semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat guna mendukung terlaksananya pariwisata yang baik dan juga berkualitas. Namun, yang menjadi permasalahan di wisata Kabupaten Pesawaran adalah kurangnya konektivitas pelayanan dasar pariwisata, kurangnya infrastruktur untuk melayani wisatawan, kebersihan yang tidak terjaga, serta kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa Inggris. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam fiqh siyasah. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran. Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan dari penelitan ini adalah pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran isudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran. Pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah di bidang pariwisata untuk menjadikan tempat wisata yang ada di kabupaten Pesawaran menjadi wisata yang berkualitas dan layak untuk di kunjungi oleh wisatawan. Pemerintah di Kabupaten Pesawaran mempunyai beberapa cara untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Pesawaran sebagai bumi pariwisata tahun 2025 dengan beberapa program unggulan, seperti program ovod (one village one destination), program pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, program fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, program promosi seni budaya dan pameran produk unggulan, serta program pembinaan pada pemilik homestay dan villa. Dinas pariwisata juga telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Untuk tempat wisata sendiri pemerintah telah memberikan sarana prasarana seperti masjid, toilet, mushola, jalan dalam gang, gapura, tempat sampah dan lain-lain, sedangkan untuk masyarakat sendiri pemerintah telah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata dan pemandu wisata untuk dapat membantu kemajuan wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pandangan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan kepariwisataan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang fiqih siyasah yaitu dengan cara menyediakan kebutuhan wisatawan muslim, seperti menyediakan tempat ibadah, hotel/penginapan, konsumsi, transportasi, dan lokasi wisata. Dinas Pariwisata juga sudah mendirikan musholla dan masjid untuk beribadah umat Islam pada saat berada di lokasi wisata sehingga para wisatawan muslim bisa berwisata tanpa harus meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT