TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU TERKAIT KRITERIA KUOTA PEREMPUAN DALAM ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

ABSTRAK Tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pada Pasal 15 huruf (d) yaitu menyertakan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). keterlibatan perempuan dalam jabatan politik masih selalu menjadi sebuah objek pembicaraan, khususnya pada pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dan Untuk meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif di KPU Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian, lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Metode analisis data yang di gunakan iiiyaitu secara kualitatif. Dalam hal ini berkenaan dengan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Terkait Kriteria Kuota 30% Perempuan Dalam Anggota Legislatif. Adapun hasil penelitian ini Bahwa Implementasi Terkait Kriteria Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilu DPRD Tahun 2019 ketika masa pencalonan anggota legislative dari 16 partai politik terdapat 3 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Jika Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah Kriteria kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatf diperbolehkan jika seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat dalam Anggota Legislatif, walaupun belum memenuhi kuota 30% tersebut, sepanjang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan