ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN BADAN PERWAKILAN TIYUH DALAM PENETAPAN PERATURAN TIYUH (Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembagian Negara- negara muslim dengan berbagai potensi yang dimilikinya, baik sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya manusia (SDM), seharusnya mampu membangun kekuatan ekonominya untuk kebaikan dan kemaslahatanumat. Negara-negara muslim segogyanya mampu mengembalikan prinsip dan misi islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan. Karena, Islam mengembalikan setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraanya. Pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, dibentuk Badan Perwakilan Tiyuh yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatandan Belanja Tiyuh dan keputusan kepala Tiyuh dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Tiyuh dan memberdayakan masyarakat Tiyuh. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Badan Perwakilan Desa Sebagai Lembaga Legislatif dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan?, 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Badan Perwakilan Tiyuh dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan? Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data Primer diperoleh langsung dari responden mengenai Badan Perwakilan Tiyuh Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Menetapkan Peraturan Tiyuh di Tiyuh Panaragan, Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumentasi. Sedangkan data tersier berasal dari internet, jurnal, artikel dan lainnya. Hasil penelitian ini adalah badan perwakilan Tiyuh dalam pelaksanaan penetapan peraturan di Tiyuh kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan masyarakat Desa untuk melakukan musyawarah desa (Musdus) dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya BPT yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal pelaksaan penetapan peraturan di desa belum terlaksana secara demokratis di wilayah anggota badan perwakilan desa. Badan perwakilan desa dalam pelaksanaan penetapan peraturan di desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat tidak adanya musyawarah desa yang dilakukan badan perwakilan tiyuh dalam mengesahkan penetapan peraturan di tiyuh. Secara garis besar badan perwakilan tiyuh kurang trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif badan perwakilan tiyuh di desa dalam ke ikut sertaan penetapan peraturan ditiyuh. Kata Kunci: Aspirasi, Keinginan Masyarakat Tiyuh Untuk Keterbukaan Informasi Penetapan Peraturan di Tiyu