NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)

ABSTRAK Terjadi kesenjangan terhadap pengaturan pemberian nafkah pasca perceraian, Pasal 149 KHI hanya menitik beratkan kewajiban bekas suami untuk memberian nafkah iddah, kiswah, mut’ah dan biaya hadanah pasca perceraian karena talak. Dan tidak mengakomodir mengenai dalam perkara cerai gugat, terutama dalam pemberian nafkah iddah, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah maskan kiswah dan mut’ah pada putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; Bagaimana dasar hukum islam dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js.? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah maskan kiswah dan mut’ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; Bagaimana dasar hukum islam dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data primer dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir dedukatif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah iddah, maskan kiswah dan mut’ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS yaitu diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 Huruf C yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Secara tekstual perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutuskan kepada suami atau tergugat untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun telah terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansia atau batas kemampuan dari ayah Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Jakarta selatan. Keyword: nafkah dan cerai gugat. ivABSTRACT There is a gap in the regulation of post-divorce provision, Article 149 of the KHI only focuses on the obligation of the ex-husband to provide iddah, kiswah, mut'ah and post-divorce hadanah expenses due to divorce. And does not accommodate in the case of divorce, especially in the provision of iddah maintenance. The formulation of the problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in providing kiswah and mut'ah meals in the decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; What is the basis of Islamic law in the provision of hadhanah in the case of xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js.? The purpose of this study is to find out how the judge's basic considerations in providing kiswah and mut'ah meals are in the case of decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.?; What is the basis of Islamic law in the provision of hadhanah in the case of xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS? This research belongs to the type of library research. This research is descriptive analytical, while the primary data in this study is Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Using the Compilation of Islamic Law theory, the data analysis in this study uses deductive thinking techniques then the author makes data analysis with qualitative analysis. The basis for the judge's consideration in granting iddah, maskan kiswah and mut'ah support in the case of decision Number xxxx/Pdt.G/2012/PA JS, which is regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 Article 41 Letter C, namely: Divorce is that the court can oblige the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife. Textually, divorce in this article contains the meaning of divorce in general, so it can be interpreted that religious court judges have the right to oblige ex-husbands to provide living expenses and determine an obligation for ex-wives due to divorce due to divorce or due to divorce. Based on the considerations and supported by strong evidence, the judge can decide for the husband or the defendant to pay a living to the ex- wife or the plaintiff according to his ability. The judge's consideration in providing hadhanah living in the case of XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js is in accordance with the rules of Islamic law. Because Islamic law stipulates that it is the father who is obliged to provide a living even though there has been a divorce, the fulfillment of the child's support after the divorce must be in accordance with the financial situation or the limits of the father's ability as considered by the South Jakarta Judges. Keyword: livelihood and suicidal divorce