TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LEMBAGA HIMPUNAN PEKON (LHP) DI PEKON PENENGAHAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

ABSTRAK Lembaga Himpunan Pekon (LHP) adalah sebutan lain dari Lembaga Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Pekon. Fungsi dan wewenang LHP diatur dalam UU No 32 tahun 2004 Pasal 209 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa. Pemilihan dan pengangakatan Aparatur LHP dilaksanakan secara Musyawarah dan Demokratis yang dilakukan oleh Kepala Keluarga (KK). Pemilihan lembaga himpunan pekon (LHP) yang Terjadi Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan hasil observasi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, penulis menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggara pemilihan LHP yang demokratis dirasakan belum optimal. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?(2) Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pessir Barat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) dan data primer adapun yang menjadi populasi adalah warga Pekon penengahan kecamatan karya penggawa, calon LHP, dan Aaparatur Pekon, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Metode Wawancara dan Dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulisan menganalisa data secara Kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara induktif. langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Maka Telah Menghasilkan Berupa Kesimpulan: (1) Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Mekanisme Pemilihan Yang Ada Di Undang-Undang Desa Dengan Memperhatikan Persyaratan Calon Anggota LHP, Menjalankan Mekanisme Pemilihan Sesuai Dengan Aturan Yang Ada (Berlaku) Seperti Melakukan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat, Hanya Saja Pada Prakatiknya Masih Terdapat Hal-Hal Yang Mengarah Pada Kecurangan Yang Terorganisir Yang Sudah Dianggap Masyarakat Hal Tersebut Adalah Suatu Yang Umum Dan Lumrah, Sehingga Tergerusnya Nilai-Nilai Demokrasi. (2) tidak bertentangan dengan Fiqh Siyasah, karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara demokrasi yakni bermusyawarah (syura) untuk mencapai mufakat, seperti yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW dan khulafaurrasyidin, Fiqh Siyasah aturan/peraturan yang dibuat itu pasti demi kemaslahatan umat, walaupun Pada praktiknya pemilihan tersebut diwarnai tindak kecurangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ketiada kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam