PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)

ABSTRAK Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU tersebut, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. KUA Merbau Mataram Lampung Selatan pernah ada yang ingin mencatatkan perkawinan tetapi ditolak karena setelah dilakukan pemeriksaan berkas�berkas pendaftaran maka pihak KUA tidak mengeluarkan surat karena wanita tersebut masih terikat dan belum putus perkawinan sirri yang terdahulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam Perkawinan Siri? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer yang bersumber langsung dari wawancara sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data yang telah digunakan adalah wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (editing), penandaan data dan sistematis data. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lingkup KUA Merbau Mataram bahwa pandangan kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum perkawinan wanita yang masih terikat dalam Perkawinan Siri adalah secara agama memang tidak diperbolehkan menikah lagi selagi masih dalam ikatan suami istri (nikah sirri) tetapi secara negara dalam hal ini pihak KUA selaku aparatur negara bisa saja memperbolehkan (dicatatkan pernikahannya) karena tidak ada bukti nikah tercatatnya perkawinannya. Menurut Sukariah selaku tokoh wanita mengenai status perkawinan tersebut tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan pernikahan dan harus membatalkan karena dalam norma agama pernikahan yang masih terikat dan belum putus pernikahan sebelumnya walaupun hanya nikah siri tetapi harus bercerai di depan sidang pengadilan. Menurut Bowo Surachmat selaku tokoh agama secara tidak langsung pihak KUA Kecamatan Merbau Mataram khususnya Kepala KUA sudah bener membatalkan pendaftaran wanita tersebut yang ingin mencatatkan perkawinannya, sesuai dengan norma agama Islam, wanita yang statusnya belum putus perkawinan nya maka masih dalam ikatan suami istri, apabila ia akan menikah lagi tetapi secara resmi maka jalan keluarnya harus mengadakan itsbat nikah dalam penyelasaian perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan Menurut Mulyadi wanita yang tidak diberi nafkah lahir batin dalam kurun waktu selama 3 bulan sudah tidak istrinya lagi karena suami nya mafqud. Seharusnya jika pihak KUA konsisten yang seperti pada kasus ini seharusnya diterima karena KUA sendiri atau negara tidak mengakui perkawinan wanita tersebut tetapi ternyata Kepala KUA juga ia masih mendasari pendapatnya pada hukum Islam bahwa itu telah terjadi pernikahan