TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN PEKERJA SADAP KARET (Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

ABSTRAK Bagi hasil juga terdiri dari banyak bentuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan kerjasama terutama dalam bidang perkebunan karet. Sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Akad (perjanjian)nya secara lisan dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya dengan tidak menyebutkan batasan waktunya. Dalam akad (perjanjian) ini bagi hasil yang disepakati yaitu 50% : 50% dengan ketentuan biaya perawatan (memberi pupuk) ditanggung bersama, yaitu pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet, sedangkan prosentase 40% 60% dengan ketentuan biaya perawatan (memberi pupuk) ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pemilik kebun karet saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet tersebut? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dan untuk menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet tersebut disisi Hukum Ekonomi Syari’ah. Jenis enelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat Deskriptif analisis yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pekerja sadap karet yaitu bagi hasil yang disepakati 50%:50%, ketika harga karet baik (mahal) sedangkan pada saat harga karet jelek (murah) bagi hasil yang disepakati 40% bagi penyadap karet dan 60% bagi pemilik kebun karet, kedua pola prosentase bagi hasil tersebut, si penyadap karet mempunyai kewajiban merawat (memberi pupuk), tetapi dalam prakteknya tidak terpenuhi. Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan istilah musaqoh, dan itu dibenarkan/boleh (mubah). Hanya ketika penyadap karet tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut menjadi fasid (rusak)