ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR ( Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung )

ABSTRAK Kehadiran pasar modern telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di antara para pelaku perdagangan. Membuat pedagang kios kecil semakin terpuruk, bahkan mati karena tergerus keberadaan pasar modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik dan nilai plus lainnya dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pedagang pasar tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar l di Kota Bandar Lampung dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sempel, Analisis data menggunakan analitis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah tidak secara langsung turun dalam pembagian zona dagang. Hal ini menyebabkan masih banyak pedagang di pasar tradisional yang tidak tertib dalam pembagian zona dagang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar bahwa pengisian ruang dagangan harus ditetapkan sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan. Pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkaan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28