PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus JNE Branch Office Bandar Lampung)

ABSTRAK Jual beli jasa dalam Islam dikenal dengan istilah Ijarah. Dalam skripsi ini, PT. JNE termasuk dalam jual beli jasa yaitu jasa pengiriman barang. Dalam hal ini penelitian berfokus pada masalah keterlambatan sampainya pengiriman barang. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE Branch Office Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE Branch Office Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE Branch Office Bandar Lampung dan untuk memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE Branch Office Bandar Lampung. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah konsumen jasa pengguna PT. JNE belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak konsumen yang terabaikan apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 angka 8 tentang Hak Konsumen untuk mendapatkan kompensasi sesuai perjanjian dan pasal 7 huruf g tentang Kewajiban Pelaku Usaha yaitu PT. JNE Branch Office Bandar Lampung untuk memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dalam hal ini, PT. JNE memberikan kompensasi atau ganti rugi hanya kepada konsumen yang menggunakan layanan YES dan Super Speed sesuai dengan kebijakan perusahaan yaitu pengembalian ongkos pengiriman sesuai tarif sedangkan pengguna layanan reguler dan OKE tidak mendapatkan kompensasi apapun, sehingga dapat dikatakan peraturan PT. JNE tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini juga tidak sesuai dengan Q.S An-Nisaa (4) ayat 29 dan 58 tentang menunaikan amanah sesuai dengan perjanjian dan tata cara dalam bermuamalah haruslah tidak merugikan salah satu pihak sehingga dapat dikatakan belum maksimal