KONSEP TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DILUAR MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN TERHADAP KEBERLAKUAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Steven Nico Hasiholan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: stevennicoh11@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep yang ideal terkait dengan keberlakuan doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap tanggungjawab hukum atas perbuatan hukum organ perseroan yang dilakukan diluar maksud dan tujuan perseroan serta menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga diluar perseroan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan aturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil berlaku positif dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, keberlakuan doktrin/prinsip ini menjadi penting, mengingat hanya oleh keberlakuannya tanggungjawab terbatas yang melindungi kekayaan pribadi pemegang saham serta organ perseroan lainnya hanya dapat ditembus dan dijangkau oleh pengadilan dalam hal doktrin/prinsip ini dapat berlaku secara efektif dan produktif sesuai dengan nilai keberlakuannya serta berlandaskan tujuan hukum. Sungguhpun demikian, keberlakuan doktrin/prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir nilai, asas, serta prinsip hukum umum dari keberlakuan doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil secara utuh dan komprehensif, yang dapat dilihat berdasarkan bentuk pengaturan dan konsepnya serta minimnya pemeberlakuan doktrin ini pada pengadilan di Indonesia. Maka dari itu penulis melakukan penelitian, kajian, dan analisis terhadap doktrin/prinsip ini guna menemukan pengaturan dan konsep yang ideal bagi sistem hukum Indonesia.Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Diluar Maksud dan Tujuan Perseroan, Piercing the Corporate Veil ABSTRACT This research aims to analyze the regulations and ideal concepts regarding the application of the doctrine/principle ‘piercing the corporate veil’ as regards liabilities over a criminal offense of a company organ not done intentionally and not for the company but causing losses for the third parties outside the company. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, conceptual, and comparative approaches. This doctrine/principle is positive in the law in place in Indonesia according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. The application of this doctrine is essential since only through the application of this principle, restricted authorities protecting private assets of shareholders and other corporate organs can be reached by courts in the way that this principle can remain effective and productive according to the values of its effectiveness referring to the objectives of the law. However, the effectuation of this principle in the legal system of Indonesia does not fully and comprehensively accommodate values, foundation, and the general principle of the law of the principle effectuation, which can be seen from the regulations and the concepts and from the condition where the application of this principle is minimum in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to study and analyze this doctrine/principle to discover the ideal concepts and regulations for the legal system in Indonesia. Keywords: liability, not based on the intention of the company, piercing the corporate vei