PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN C

Mukhlis Rizki, Rachmi Sulistyarini, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: mukhlisrizki666@gmail.com  ABSTRAK Pandemi Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19â€) merupakan Force Majeure yang berpengaruh terhadap perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan debitur. Otoritas Jasa Keuangan (“OJKâ€) telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Dalam peraturan ini mengatur bahwa bank dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dengan melakukan penilaian aset debitur. Persoalan yang muncul yaitu bagaimana akibat dari adanya Force Majeure karena Pandemi COVID-19 terhadap perjanjian kredit, serta bagaimana peraturan rekstrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK tersebut dapat berpengaruh pada debitor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Statute approach dan Conseptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan restrukturisasi dengan adanya penilaian aset yang menyulitkan debitur tidak cukup mengakomodir fakta bahwa COVID-19 merupakan Force Majeure yang seharusnya menyebabkan adanya penangguhan kredit. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pilihan kepada bank untuk memberikan relaksasi berupa penangguhan kredit kepada debitur. Kata Kunci: POJK 11 Tahun 2020, Restrukturisasi Kredit, COVID-19, Relaksasi, OJK ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) is seen as a force majeure affecting credit activities between banks and their debtors. Financial Services Authority (OJK) issued a regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a countercyclical policy of the spread of COVID-19, emphasized on credit restructuring that also requires the appraisal of debtor’s assets. From this point, this research aims to study what are the impacts of the Force Majeure due to the pandemic on credit contracts and how is the credit restructured? With a normative juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research indicates that the credit restructuring requiring asset appraisal seems inadequate in underpinning the idea that COVID-19 is categorized as Force Majeure that is expected to postpone instalment. Thus, some more choices should be given to debtors to relax the instalment. Keywords: POJK 11 Year 2020, Credit Restructuring, COVID-19, Relaxation, OJ