URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN FINANCIAL PLANNER DALAM SEKTOR INVESTASI PASAR MODAL DI INDONESIA

Metiya Yokhanan Singarimbun, Sihabudin, Bambang Winarno Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: metiyayokhanan99@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi dari adanya pengaturan pengawasan terkait profesi Financial Planner khususnya dalam sektor Investasi Pasar Modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, profesi Financial Planner tidak memiliki regulasi di Indonesia khususnya pada sektor Pasar Modal padahal memiliki peran penting dalam sektor Pasar Modal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus terkait Financial Planner khususnya pada sektor Pasar Modal Indonesia agar memberi kepastian hukum bagi investor yang menggunakan jasa Financial Planner. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk mengatur profesi Financial Planner jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sehingga secepatnya OJK harus meninjau dan mengatur profesi ini agar dapat menjamin kepastian penegakan hukum Financial Planner dalam Pasar Modal. Kata Kunci: Financial Planner, Pasar Modal, dan Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACTThis research aims to analyse the urgent consideration of the regulations intended to conduct a supervision over professional position as a financial planner especially in the sector of capital market investment in Indonesia. With normative juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research has found out that the professional position as a financial planner is not under any regulations of capital market investment, contrary to the significant role this profession plays in this sector. That is, related regulations should be made to ensure legal certainty for investors who hire financial planners. Financial Service Authority (OJK) holds an authority to govern this professional position based on Law Number 21 of 2011 concerning OJK. In other words, the OJK should immediately regulate this professional position to ensure the law enforcement regarding the role of financial planner in capital market.Keywords: financial planner, capital market, financial service authorit