DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERANTARA (KURIR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Willa Andriani, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: willaandriani22@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku perantara (kurir) dalam tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks) serta putusan hakim Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks sudah tepat dan telah mencerminkan nilai keadilan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Teknik penelurusan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan teknik interpretasi yang sesuai dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, Ratio decidendi yang dilakukan Hakim dalam pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomer 1434/Pid.Sus/2018/PN. Mks, adalah pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam dakwaan. Pada dakwaan pertama dan kedua, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa terdakwa Syamsul Rizal tidak terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 114 Ayat (2) karena tidak memenuhi barangsiapa dan perbuatan sengaja. Pada putusan perkara ini tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli†karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat menguatkan kebenaran. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomer 1434/Pid.Sus/2018/PN. Mks tidak sesuai dengan nilai keadilan dengan Hakim memutus bebas Terdakwa Syamsul Rizal adanya pencabutan keterangan saksi terdakwa dalam BAP yang berbeda dngan keterangan saksi pada saat fakta persidangan. Sebaiknya hakim memeriksa kebenarannya dengan meminta keterangan saksi penyidik (saksi verbalisan) untuk menguraikan fakta kejadian dan berita acara pemeriksaan. Dan apakah perkara ini dapat diajukan upaya hukum kasasi.Kata Kunci: Ratio Decidendi Hakim, Putusan Bebas, Nilai Keadilan ABSTRACTThis research aims to find out and analyse the ratio decidendi of a judge in delivering a verdict releasing a defendant from all charges over drug-related crime as in the Decision Number 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks) and to investigate whether this decision is appropriate and represents justice. With normative legal method, statutory, and case approaches, this research observed Criminal Code, Criminal Code Procedure, Law Number 35 of 2009 concerning Drug, and Law Number 14 of 1985 concerning Basic Provisions of Judicial Power. This study also involved library research, requiring the analysis of the legal materials based on grammatical and systematic interpretation. The research results reveal that the ratio decidendi of the judge regarding the decision concerned takes the judges first investigation at district court of Makassar in related indictments. In the first and second indictments, the District Court of Makassar has decided that the defendant Syamsul Rizal was not proven guilty of a criminal offense as intended in Article 114 Paragraph (2) since it did not comply with the clause whoever intends to commit a crime. In this case, there was not enough evidence supporting the fact that the defendant was to be declared guilty because of his position as a deliverer in drug-trafficking activities. The Decision Number 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks fails to comply with the values of justice when the judge decides to declare the defendant free from charges under Police Investigation Report different from the testimonies given by a witness during investigation at court. It is essential that the judge re-examine the truth by requesting testimonies from the enquirer concerned to help elaborate the facts of the event and the police investigation report, and to consider whether this case should be extended to cassation level. Keywords: ratio decidendi, acquittal, justice values