Model Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan Studi Kasus: Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong yang direlokasi ke tempat baru pada tahun 2019, menimbulkan beragam reaksi dari pengguna pelabuhan tersebut. Relokasi pelabuhan ini dianggap belum berjalan dengan baik karena tata ruang kegiatan perikanan masih belum sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, pendangkalan yang terjadi pada kolam pelabuhan di lokasi baru menghambat beberapa kegiatan, seperti, pembongkaran muatan ikan, tambat kapal, pengisian perbekalan kapal dan perbaikan kapal. Hal tersebut memerlukan pembenahan sehingga dapat meningkatkan kelancaran kegiatan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak relokasi PPN Brondong serta merencanakan peningkatakan utilitas fasilitas yang lama. Langkah pertama yang penting dilakukan adalah meramalkan hasil produksi tangkapan, kunjungan kapal serta kebutuhan perbekalan untuk kapal melaut. Analisis Biaya Manfaat (Cost Benefit Ratio/BCR) dilakukan untuk mengetahui dampak relokasi pelabuhan. Nilai CBR yang diperoleh (0,5) mengindikasikan bahwa relokasi tersebut “Tidak Layak”. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kinerja pelabuhan secara keseluruhan perlu dilakukan dengan mengembangkan terminal di lokasi yang lama. 2 (dua) skenario dikembangkan dengan memperhatikan fasilitas yang ada, yaitu dengan: (i) memberdayakan kembali pelabuhan lama dengan melakukan perbaikan fasilitas dan (ii) melakukan penambahan fasilitas dan penambahan kapasitas dermaga. Kedua skenario layak untuk dilaksanakan berdasarkan hasil nilai Net Present Value (NPV) maupun analisis biaya manfaat. Nilai NPV Skenario 1 dan 2 berturut-turut sebesar Rp 3.308.744.199 dengan payback period tahun-7 dan Rp 15.865.204.183 dengan payback period tahun-13. Karena masing-masing nilai BCR dapat diterima, incremental BCR perlu dilakukan untuk memilih skenario terbaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario B merupakan pilihan terbaik