EVALUASI KEBIJAKAN PERUMAHAN PADA KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Kebijakan perumahan merupakan salah satu elemen perencanaan kota yang harus diperhatikan (Abadi,2005) karena harus terintegrasi dengan perencanaan kebijakan umum serta harus memiliki keterkaitan dengan konteks kota dalam arti luas. Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah. Isu pokok permasalahan perumahan salah satunya yaitu meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni. Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terdampak permasalahan penataan tata ruang dan lingkungan hidup yang kurang sehat. Sampai saat ini jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pekalongan masih cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh Desa/Kelurahan. Sesuai hal tersebut, perlu adanya kebijakan perumahan berupa suatu regulasi atau peraturan untuk pengentasan rumah tidak layak huni. Kebijakan perumahan yang ada harus mampu mengakomodir mekanisme untuk menyeimbangkan keberlanjutan perumahan yang layak dalam jangka pendek maupun panjang. Selain itu, kebijakan perumahan seyogyanya menjadi alat yang berdampak besar untuk mengentaskan rumah tidak layak huni. Hal ini yang menjadi dasar untuk mengkaji dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan perumahan sebagai salah satu kerangka acuan untuk pembangunan dan aktivitas yang ada di kawasan perkotaan Kedungwuni