KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA FREELANCE (HARIAN LEPAS) DI INDONESIA

In the implementation of national development, manpower is one of the spearheads as a supporting element of the government which has a very important role for the success of development so that policies in the manpower sector in the national development program always strive to create as many job opportunities as possible in various business fields, balanced with an increase quality and increased protection of labor. The government and regulators in Indonesia always try to guarantee the rights of workers both from their citizens and foreign nationals who work in their countries. This is of course in line with the purpose of the formation of the State, namely to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed and to advance public welfare. However, the casual daily workforce working for companies today is experiencing a very dramatic situation. This is because there are no written contracts and regulations to guarantee legal protection and the safety and health of casual daily workers, and they tend to be run by the company. In its development, one form of legal protection for labor is regulated by the government, in Article 86 paragraph (1) letter a of Law Number 13 of 2003 concerning manpower it is explained that "Every worker / laborer has the right to obtain protection for occupational safety and health" . In Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution it is clearly stated that, "every citizen has the right to decent work for humanity". Likewise, Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution states that, "everyone has the right to work and to receive fair and proper compensation and treatment in a work relationship". This constitutional provision shows that workers as citizens have the right to receive protection in carrying out work in order to achieve their welfare.Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sehingga kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah dan pembuat regulasi di Indonesia senantiasa berusaha menjamin hak-hak tenaga kerja baik dari warga negaranya maupun warga negara asing yang bekerja di negaranya. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan terbentuknya Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun tenaga kerja harian lepas yang bekerja di perusahaan saat ini sekarang mengalami situasi yang sangat dramatis. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan hukum dan keselamatan serta kesehatan kerja tenaga kerja harian lepas, dan cenderung di anak tirikan oleh perusahaan. Dalam perkembangannya salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur pemerintah, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di jelaskan bahwa “Setiap pekerja/buruh mepunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa, “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa pekerja tak terkecuali pekerja harian lepas juga sebagai warga Negara yang berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya.Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sehingga kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah dan pembuat regulasi di Indonesia senantiasa berusaha menjamin hak-hak tenaga kerja baik dari warga negaranya maupun warga negara asing yang bekerja di negaranya. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan terbentuknya Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun tenaga kerja harian lepas yang bekerja di perusahaan saat ini sekarang mengalami situasi yang sangat dramatis. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan hukum dan keselamatan serta kesehatan kerja tenaga kerja harian lepas, dan cenderung di anak tirikan oleh perusahaan. Dalam perkembangannya salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur pemerintah, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di jelaskan bahwa “Setiap pekerja/buruh mepunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa, “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa pekerja tak terkecuali pekerja harian lepas juga sebagai warga Negara yang berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya