Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer

Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena senantiasa muncul ragam pendapat, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan pengkaji hukum Islam dalam masa modern ini adalah mengenai pencatatan perkawinan terutama mengenai dimana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Sebagian pemikir Islam mendukung kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, yaitu ulama kontemporer, dan sebagian lainnya terutama para ulama klasik sebaliknya tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai aturan yang harus dijalankan. Pokok bahasan yang dikaji dalam Tulisan ini adalah Bagaimana hukum pencatatan perkawinan dalam Islam dan Negara Kontemporer dan Bagaimana Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer.Tulisan ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan mempelajari peraturan perundangan, kitab fiqih, buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib mencatatkan perkawinan. jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur’an sebagai mitsaqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan dengan diabsahkannya pencatatan perkawinan di mayoritas negari muslim, ini bukan persoalan campur tangan urusan agama dengan masyarakat, tapi pencatatan kejadian  penting yang dilakukan penduduknya menjadi tugas pemerintah untuk mencatatkan sebagai bukti otentik seperti kelahiran anak (akta lahir), pernikahan, pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya