Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara. Keberadaan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Jawa Tengah melalui APBD melaksanakan Fungsi Anggaran dapat memaksimalkan s...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifa...
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan ...
One of the functions of the Regional House of Representatives (DPRD) is the oversight function of th...
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki hak u...
oai:ojs.jurnal.manuncen.ac.id:article/1Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas penget...
Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD...
Penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Del...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran te...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Anggaran ...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah melaksanakan fungsi pengawa...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifa...
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan ...
One of the functions of the Regional House of Representatives (DPRD) is the oversight function of th...
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki hak u...
oai:ojs.jurnal.manuncen.ac.id:article/1Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas penget...
Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD...
Penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Del...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran te...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Anggaran ...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong telah melaksanakan fungsi pengawa...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan...