Kajian Pelaksanaan Pemetaan Dalam Program Nasional Agraria Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Zona Konservasi Hutan Bakau (Studi Kasus: Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kab Paser)

Program Nasional Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program Presiden dimana kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar (K1 dan K3), sedang dalam sengketa (K2), dan yang sudah terdaftar (K4). Pendaftaran tanah sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri serta atas prakarsa pemerintah. Produk dalam program Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap yakni sertipikat tanah, dalam pelaksaannya tidak semua bidang yang diajukan oleh warga bisa diterbitkan sertipikat tanahnya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan tenurial dan konflik hutan serta lahan (zona konservasi). Konservasi merupakan salah satu bentuk tindakan perlindungan. Dalam mengkoordinir kawasan konservasi harus juga memperhatikan aspek teknik dan kelembagaan yang berperan di dalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan peta penggunaan lahan yang akan digunakan untuk mengevaluasi penggunaan lahan serta peran instansi-instansi yang terkait pada kawasan konservasi hutan bakau. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimulai dengan mengumpulkan data pengukuran dilapangan dan kuisoner yang berhubungan dengan pemberian hak atas suatu persil kepada seorang warga negara melalui Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Data kemudian dianalisis dengan cara deskriptif dan kuantitatif menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil analisa menunjukkan bahwa: (1)Sebanyak 36% dari 131,5ha lahan bakau telah dikuasai oleh masyarakat.(2) Perubahan penggunaan lahan menjadi Kebun Sawit seluas 459808m2 (35% dari total lahan bakau), untuk alih fungsi lahan sebagai pemukiman seluas 16717,8m2 (1,3%) dan untuk lahan kosong seluas 1483m2 (0,1%). (3)Sebanyak 24 persil yang direkomendasikan dalam penelitian ini untuk diajukan enclave agar mendapatkan sertifikat hak. Dalam pelaksanaan PTSL dari aspek teknis terdapat kendala aksesibilitas namun dapat segera diatasi dan kurangnya Partisipasi Masyarakat yang disebabkan oleh Kapasitas Sumber Daya Manusia yang kurang dalam jumlah dan juga kualitas, sehingga memerlukan fasilitasi dan pendampingan yang intensif, membangun kesadaran, dan meningkatkan kapasitas pelaku, mengkoordinasikan dengan Stakeholder terkait, dan akses sumber pembiayaan kegiatan. Sedangkan dari aspek kelembagaannya partisipasi masyarakat dinilai kurang sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif. Untuk Lembaga yang bidangnya paling mendekati Konservasi Hutan Bakau adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ==================================================================================================== The National Program for Systematic Land Registration is the President's program where the activities of land registration for the first time carried out simultaneously include all objects of land registration that have not been registered (K1 and K3), are in dispute (K2), and which have been registered (K4). Systematic land registration is based on a work plan and is carried out in areas determined by the Minister and on government initiatives. The products in the Complete Systematic Land Mapping program, namely land certificates, in its implementation, not all fields submitted by citizens can be issued certificates of land. This is due to tenurial issues and forest and land conflicts (conservation zones). Conservation is a form of protection. In coordinating conservation areas must also pay attention to the technical and institutional aspects that play a role in it. This research was conducted to obtain land use maps that will be used to evaluate land use and the roles of related agencies in mangrove conservation areas. The research method used quantitative descriptive, starting with collecting field measurement data and questionnaires related to the granting of rights to a parcel to a citizen through the Complete Systematic National Land Registration Program. The data is then analyzed in a descriptive way and quantitatively using the AHP (Analytical Hierarchy Process) method. The results of the analysis show that: (1) As much as 36% of the 131.5ha mangrove land has been controlled by the community. (2) Changes in land use to Oil Palm Plantation covering an area of 459808m2 (35% of the total mangrove land), for conversion of land use as a residential area of 16717.8m2 (1.2%) and vacant land area of 1483m2 (0.1%). (3)A total of 24 parcels were recommended in this study to be submitted for enclave in order to obtain a certificate of rights. In the implementation of PTSL from the technical aspect, there are accessibility constraints but can be overcome immediately and the lack of Community Participation caused by the Human Resource Capacity which is lacking in quantity and quality, thus requiring intensive facilitation and assistance, building awareness, and increasing the capacity, coordinating with Relevant stakeholders, and access to funding sources for activities. Meanwhile, from the institutional aspect, community participation is considered lacking so that intensive socialization and assistance are needed. For Institutions whose fields are closest to Mangrove Conservation are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the Ministry of Environment and Forestry. Keywords : PTSL, mangrove conservation, technical aspects, institutional aspects, AH