KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP TRANSGENDER DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Perkembangan kota Jember dari kota sub urban menuju kota urban telah membawa perubahan yang besar bagi kondisi sosial budaya dan perekonomian masyrakatnya. Kemajuan kabupaten Jember ini pada gilirannya juga menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang seperti transgender. Eksistensi transgender di Jember tidak terlepas dengan perilaku diskriminatif dan stigma negatif yang sering dialami. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin melihat Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya transgender di Kabupaten Jember?; Bagaimana relasi sosial transgender dengan masyarakat di kabupaten jember?; Bagaimana konstruksi sosial terhadap eksistensi transgender di Kabupaten Jember?; dan Bagaimana Konstruksi sosial terhadap transgender di Kabupaten Jember ditinjau dari Hak asasi Manusia Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil peneltian ini adalah sebagai berikut : 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya transgender di Kabupaten Jember antara lain Faktor bawaan, Faktor neuropsikologis, Faktor hormonal; dan Faktor pola asuh. 2) Pola relasi sosial transgender dengan masyarakat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Pendapat pertama, bahwa dalam menjalin pertemanan dengan sesama transgender tidak harus dilakukan dalam sebuah wadah/organisasi komunitas. Pendapat kedua, hubungan relasi antar sesama transgender bisa dilakukan dalam wadah organisasi. 3) Konstruksi sosial Masyarakat terhadap eksistensi transgender di Kabupaten Jember dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Tahapan eksternalisasi dalam pandangan umum masyarakat jember terhadap keberadaan transgender yang menganggap bahwa transgender sebagai laki-laki yang menyimpang dari sisi identitas gender dan orientasi seksualnya serta dianggap sebagai manusia yang tidak bermanfaat. tahapan objektivasi transgender dilakukan dengan peranan transgender di masyarakat melalui produktivitasnya yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Dan tahapan ketiga proses internalisasi terlihat pada Produktivitasnya sebagai perancang busana dan perias telah merubah pandangan masyarakat yang selama ini melabelinya negatif.. 4) Upaya perlindungan HAM bagi transgender dalam ketentuan – ketentuan pada instrumen hukum internasional sangat mengutamakan pendekatan perluasan interpretasi. Sedangkan jaminan perlindungan HAM bagi transgender dalam instrumen hukum nasional bukan merupakan tanggung jawab negara karena ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional lebih bersifat eksklusit dan limitatif