Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengansistem angsuran, yangmenghasilkan tindak lanjut perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan studi banding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan kerangka konseptual yang berlaku untuk dua peristiwa hukum, pertama yaitu jual beli dan kedua adalah hutang piutang, yang biasa dikenal dengan perjanjian jual beli dengan system angsuran. Selanjutnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian lanjutan dimana pemberi fidusia menjaminkan barangnya. Sebagaimana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pelanggaran perjanjian kontrak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian dan jika debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan secara sukarela. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri. Tindak lanjut regulasi mengenai teknis pelelangan juga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum