Pertimbangan hakim tentang perluasan makna dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum progresif (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membahas tentang Perjanjian Perkawinan, fokus masalah penelitian ini: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015. (2) Bagaimana pandangan hukum progresif dan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif Eksplanatoris. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan bahan hukum primer yaitu Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini adalah Pertama Pertimbangan hakim dalam Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan makna perjanjian perkawinan dalam pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), yang tadinya “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), sekarang dirubah menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan” dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan hukum progresif dan hukum Islam, sebagaimana asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya dan hukum selalu ada pada proses yang menjadi bukan institusi yang mutlak serta final. Maka perubahan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan wujud progresivitas hukum. Adapun upaya melakukan perjanjian perkawinan dalam Islam yakni untuk menuju keluarga yang bahagia, menjaga hubungan komunikasi, untuk mengatur ekonomi keuangan keluarga. ABSTRACT The Constitutional Court Decision Number. 69/PUU-XIII/2015 about Marriage Covenant, this research focus on (1) How judge’s consideration in Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 (2) How is the viewpoint of progressive law and Islamic law to Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 about Marriage Covenant. This research method is a normative with explanatory qualitative approuch. While the data collection technique are primary law material that is the Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the secondary by reading and quoting law material that have a connection with the subject those are law literatures, documents, and law regulations. The results are First judge’s consideration in Constitutional Court give an expansion of meaning of the Marriage Covenant in article 29 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4) that was “at the time of before marriage takes place” in article 29 paragraph (1) now changed to “at the time, before it takes place , or during the marriage bond” in phrase “during the marriage” in article 29 paragraph (4) UU 1/1974 limit the freedom of 2 (two) individuals to dor or when to make an agreement. Two the Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 are in line with progressive law and Islamic law, as is the basic assumption of progressive law that law for humans is not the other way around and that law always exist in a process that is not an absolute and final institution. So the legal changes made by the the Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 are a form of legal progression. As for the effort to make a marriage covenant in Islam, namely to get to a happy family, maintain communication relations, to regulate the familys financial economiy