Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik

Ujaran kebencian (hate speech) ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media elektronik dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media elektronik ialah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik