PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI DI KANTOR KUA KECAMATAN KUALUH SELATAN)

ABSTRAKPencatatan suatu perkawianan telah diataur didalam Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) yaitu Pencatatanperkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehKepala KUA Kecamatan. Setelah pelaksanaan pendaftaran suatu perkawinan didaftarkanmaka pihak KUA Kecamatan akan melakukan suatu pendataan berupa pencatatan ataspermohonan pengajuan perkawinan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan pencatatan suatuperkawinan ini merupakan sebagai bukti bahwa keabsahan suatu perkawinan yangdilangsungkan tidak terjadi suatu halangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahanhukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : bukubukuhukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini,bahwasannya. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayahkecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulisdengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan. Jika dalampemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan seperti belumlengkapnya data calon pengantin, ataupun persyaratan lain maka Petugas KUAmemberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data/persyaratantersebut untuk segera dilengkapi. Karena ketika data/persyaratan tersebut belum terpenuhimaka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untukmelaksanakan pernikahan. Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakandalam pemberitahuan kehendak nikah.Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan, Kantor Urusan Agam