PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP KONSUMEN DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII TAHUN 2019

ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur Lembaga Pembiayaan Konsumen setelah berlakunya “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019“. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat dari kenyataan yang ada di masyarakat, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data tersebut dengan pendapat para ahli, serta teori yang ada, dan peraturan perundangan, lalu studi dilapangan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur lembaga pembiayaan konsumen yang didalam perjanjian fidusianya tidak mencantumkan syarat materil dan syarat formil, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dianyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” yang salah satunya bisa menuntut ganti rugi atau denda. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pembiayaan, Eksekusi Objek Jaminan