POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN

Pemilu yang berkeadilan merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi seluruh pihak yang terlibat di dalam kepemiluan tersebut, baik itu penyelenggara, peserta, masyarakat pemilih dan semua pihak yang terkait haruslah bersikap adil. Persoalan pendanaan kampanye dalam pemilu sesungguhnya menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Dana kampanye pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang kedua adalah bagaimana politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang kedua adalah untuk mengetahui politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dana kampanye pemilu di Indonesia masih belum cukup untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dirasa cukup menguras banyak biaya bagi peserta pemilu guna mendanai kampanye. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tentang batasan dana kampanye untuk meminimalisir pengeluaran dana kampanye serta memberikan kesetaraan bagi para peserta pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang batasan dana kampanye tersebut maka diharapkan pemilu yang berkeadilan dapat terwujud