KEWENANGAN BPSK KOTA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 06/PTS/BPSK-PDG/ARBT/VI/2019)

ABSTRAK Didalam kegiatan ekonomi tentu tidak terlepas dari adanya pelangaran terhadap hak para pihak yang terlibat di dalamnya hingga menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 hadir sebagai landasan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Penyelesain sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Rumusan masalah dalam pembuatan skrispi ini adalah Bagaimana Kewenangan BPSK Kota Padang Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengeketa Pembiayaan Konsumen Oleh BPSK Kota Padang dan Bagaimana Kendala-Kendala Dalam Penyelesain Sengketa Pembiayaan Konsumen Oleh BPSK Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa BPSK Kota Padang masih menyelesaikan sengketa wanprestasi pada lembaga pembiayaan konsumen berpegang pada asas kepatutan dan keadilan. Penyelesain sengketa di BPSK Kota Padang dilaksanakan dengan proses beracara yang sederhana, cepat, tidak berbelit-belit dan menggunakan ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Penyelesain sengketa pembiayaan konsumen oleh BPSK Kota Padang tentu terdapat kendala-kendala di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan itikad baik bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan dalam melaksanakan putusan BPSK Kota Padang. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, BPSK, Pembiayaan Konsume