PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR

ABSTRAK Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk- bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang kini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat 2 pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Tanah Datar, yaitu oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lintau Buo Utara dan Penyidik Kepolisian Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas. Terhadap hal tersebut penulis akan membahas: 1). Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar; 2). Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar; dan 3). Apa Saja Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan tipe kajian pada penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). terdapat sebanyak total 23 perkara pidana anak dari 2019 hingga 2021. Unit PPA Polres Tanah Datar menyelesaikan perkara pidana anak dengan melakukan upaya mediasi damai dari pihak kepolisian tanpa dilakukan upaya diversi dan terdapat 2 pelaksanaan diversi yaitu oleh penyidik Polsek Lintau Buo Utara dan Satlantas Polres Tanah Datar; 2). Hambatan dalam menangani perkara anak adalah jumlah personel yang terbatas, tidak adanya ruangan pelayanan khusus anak di lingkungan untuk melakukan diversi, penyidik sedikit terkendala terhadap permasalahan jarak dari dari TKP ke kantor polisi atau ke kantor pemerintahan terkait dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut enggan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi; dan 3). Penyidik memberdayakan anggota kepolisian dari unit lain yang berada diluar Satuan Reserse dan Kriminal, penyidik untuk sementara menempatkan anak dalam ruangan penyidik selama proses penyidikan, Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak pemerintahan nagari, penyidik memberikan pemahaman secara persuasif kepada masyarakat dan Penyidik akan mengeluarkan surat perintah untuk menjemput paksa kepada saksi. Kata Kunci : Diversi, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Penyidik Kepolisian