TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang)

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai Landasan bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakan dan ditaati oleh siapapun warga negara Indonesia. Kehidupan bermasyarakat dalam perkembangannya selalu terjadi gesekan antar warga negara baik disebabkan oleh segi ekonomi, sosial dan politik dari gesekan tersebut timbul produk Kejahatan dan Pelanggaran oleh karena itu adanya hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dalam Hal Pembuktian hukum Pidana Keterangan alat bukti saksi selalu diutamakan dan menjadi syarat wajib dalam setiap persidangan. Akan tetapi jika tidak adanya saksi maka berakibat pada sulitnya menemukan kebenaran materil. Dalam praktiknya terdakwa bisa saja menjadi saksi apabila kurangnya keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, dikenal dengan istilah Saksi Mahkota. Seperti dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang yang menjadi objek kajian penulis yang mana Menggunakan saksi mahkota dikarenakan tak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dalam perkara tersebut. Keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan oleh sebab itu menjadi polemik dimana nantinya akan dipertanyakan bagaimana kedudukan saksi mahkota dan bagaimana kekutaan saksi mahkota dalam pembuktian, Peran saksi mahkota dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Penelitian Kepustakaan dengan Melihat Teori-teori,Konsep dan Hukum yang berlaku. Dari hasil Penelitian disimpulakan bahwa kedudukan saksi mahkota pada perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang sama dengan saksi pada umumnya dan kekuatan saksi mahkota pada Perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang ialah sah dikarenakan adanya kesesuaian dengan alat bukti lain. Peranan saksi mahkota dalam perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang yaitu menjelaskan mengenai kronologis kejadian dan menjelaskan Peranan Masing-masing Pihak. Mengenai Perlindungan Hukum saksi mahkota diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku