PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019)

Abstrak Korupsi adalah suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, sepatutnya bagi yang melakukan korupsi membayarkan uang pengganti sebagai pidana tambahan. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 dalam amar putusannya tidak ada mencantumkan ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Sedangkan pada putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih rendah kasus ini ketentuan tersebut dicantumkan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019?. 2) Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari pemidanaannya yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti telah mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan hukum utama, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan diolah dengan proses editing serta dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam hal tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah pertimbangan aspek yuridis yaitu berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanyalah bersifat fakultatif, dalam kasus ini hakim tidak menjatuhkannya. Selanjutnya terdapat kelalaian hakim dalam Putusan, dengan tidak menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangan menghapuskan ketentuan pidana tambahan Pembayaran Uang Penggantinya dalam amar putusan. Hal-hal yang harus ada dalam putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan ini terdiri dari halaman tetapi alasan-alasan yang dijelaskan tidak ada satupun yang membahas alasan penghapusan ketentuan Pembayaran Uang Pengganti dalam putusan.2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 belum mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Dalam kasus ini menggunakan teori pemidanaan gabungan yaitu tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan untuk meningkatkan pertindungan tertib hukum masyarakat. Hal ini sama saja dengan tidak mendukung tujuan UNCAC yang diatur pada Pasal 1 huruf a UNCAC yaitu meningkatkan dan memperkaya upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hasil yang efektif dan maksimal dari tujuan utama pemidanaan serta tujuan dari PUP Tindak Pidana Korupsi, diperlukan adanya ketentuan untuk melakukan Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung ini sebagai pidana tambahan yang mengiringi pidana pokok, agar tujuan pemidanaan yang diharapkan tercapai. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korup