Penerapan Instruksi Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Pada Proyek Irigasi Batang Tarusan Pada Masa Pandemi Covid-19

Percepatan pembangunan infrastruktur berperan besar dalam membangkitkan pasar jasa konstruksi di Indonesia. Semenjak ditemukannya coronavirus dan penetapannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), maka upaya pencegahan penyebaran dan dampak Covid-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi penting untuk dipersiapkan. Dalam usaha pencegahan Covid-19 tersebut, Menteri PUPR membuat Inmen Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian pengerjaan proyek Irigasi Batang Tarusan dengan peraturan Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada ketiga paket kontrak serta untuk mengidentifikasi pelaksanaan proyek konstruksi sebelum dan saat masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada proyek Irigasi Batang Tarusan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait sebagai data primer, serta Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada ketiga paket kontrak Proyek Irigasi Batang Tarusan sudah cukup baik. Namun, penerapan ini berjalan dengan baik hanya pada awal-awal masa pandemi, yaitu pada tahun 2020. Semenjak memasuki tahun 2021, banyak mekanisme serta fasilitas yang tidak diperbaharui dan mulai tidak ditaati, seperti sosialisasi, obat-obatan dan vitamin yang tidak dipasok lagi, serta masih adanya pekerja yang bekerja tidak mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan proyek konstruksi sebelum dan saat masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada proyek Irigasi Batang Tarusan mengalami perbedaan pada bagian penghentian dana serta adanya perintah untuk patuh terhadap protokol kesehatan