Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

Negara Indonesia menjamin adanya pendidikan yang layak untuk setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Salah satu jenis pendidikan tersebut adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam penyelenggaraannya PAUD memerlukan suatu pengawasan khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PAUD menjelaskan bahwa pengawasan terhadap PAUD dilakukan berdasarkan masing-masing bidang dalam kategori PAUD. Dimana pengawasan terhadap kategori Taman Kanak-Kanak dilaksanakan oleh Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sedangkan pada kategori PAUD Nonformal dilaksanakan oleh Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci?, 2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap PAUD belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya anggota Pengawas dan Penilik di Kabupaten Kerinci, 2) Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan tidak sesuai yang diharapkan dan hanya mendahulukan hal yang mendesak saja