Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset. Dimana pada Tahun 2018 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Sehingga menanggapi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui program Business Development Services. Adapun tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan UMKM dalam hal kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam hal teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dimana penelitian ini menggunakan teori inti strategi dari Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan, kebijakan penuntun yaitu menguraikan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan, dan tindakan koheren yang hadir untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan di kebijakan penuntun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM belum berjalan dengan baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu belum berhasil dalam menjalankan program Business Development Services, sehingga tujuan program yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap perpajakan belum tercapai