PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI SUMATERA BARAT

ABSTRAK Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Di Indonesia termasuk di Sumatera Barat masih ada masalah pemenuhan hak – hak dan perlindungan warga Negara oleh pemerintah yang masih jauh dari harapan seperti persoalan-persoalan yang berbentuk pelarangan, intimidasi, ancaman, hingga perampasan hak - hak warga Negara. Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam menangani kasus pelanggaran HAM. 2) Sejauh mana efektivitas fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan HAM. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis yang terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam penyelesaian kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Teknik yang di gunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi pramediasi, tahapan yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah sesuai dengan Pasal 12 Angka 4 Peraturan Komnas HAM Nomor 59 A/Komnas HAM/X/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar masih belum efektif dalam menyelesaikan kasus – kasus yang terindikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan minimnya alokasi anggaran. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu agar Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menjalankan pramediasinya tetap mempertemukan kedua belah pihak terhadap setiap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM. Dan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan sehingga Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan kasus untuk memediasi secara penuh. Serta seharusnya Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa atau yang terindikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia