Perubahan Data Fisik Tanah Bedasarkan Hail Pengukuran Ulang Tanah di Kota Payakumbuh

Dalam proses pensertipikatan tanah di Kota Payakumbuh tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 54 pihak yang mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah. Permohonan pengukuran ulang tersebut adalah akibat dari perbedaan hasil pengukuran tanah yang tertulis di sertipikat dan ukuran tanah yang sesungguhnya. Perbedaan hasil pengukuran tanah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang sertipikat. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses perubahan data fisik tanah berdasarkan pengukuran ulang tanah di Kota Payakumbuh?2) Apa kendala dan upaya BPN dalam proses pengukuran ulang tanah di kota Payakumbuh3)Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang mengalami perbedaan ukuran tanah di data fisik tanah dengan ukuran tanah sebenarnya?Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris,bersifat deskriptif analisis dengan objek kajian meliputi perbaikan peta pendaftaran tanah. Sumber data utama dalam penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing dan analisis data, berkaitan dengan perbaikan peta pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian dan pembahasandisimpulkan bahwa Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah. Kendala yang sering terjadi dalam proses pengukuran ulang tanah adalah tanda batas tanah yang hilang, sehingga perlu dilakasanakan kegiatan pengembalian tanda batas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memiliki perbedaan data fisik tanah yang termuat di sertipikat dengan kondisi tanah yang sebenarnya adalah perlindungan hukum preventif, yaitu diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah dan perbaikan data fisik tanah oleh BPN apabila benar terjadi kesalahan data