KEDUDUKAN HUKUM PENGURUS KOPERASI UNIT DESA (KUD) SELAKU PERSONAL GUARANTEE DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya dan KUD Bina Usaha Dharmasraya

KEDUDUKAN HUKUM PENGURUS KOPERASI UNIT DESA (KUD) SELAKU PERSONAL GUARANTEE DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya dan KUD Bina Usaha Dharmasraya) (Widya Novita Sari, 1720123080, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 114 hlm) ABSTRAK Indonesia adalah negara hukum, segala aspek yang ada harus berpedoman kepada hukum yang berlaku salah satunya adalah hukum jaminan. Hukum jaminan adalah kaedah yang mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan (personal guarantee) atau yang disebutdengan jaminan menggunakan pihak ketiga. Kajian hal ini dilakukan pada Pihak ketiga yang digunakan Bank Rakyat Indonesia Unit Koto Gadang yaitu pengurus dalam KUD Bina Usaha.KUD Bina Usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit masyarakat, yang nantinya penghasilan sawit yang dikelola oleh KUD tersebut akan dibayarkan kepada pihak Bank BRI untuk pembayaran angsuran kredit. Tapi seiring berjalannya waktu kredit dengan jaminan pribadi (personal guarantee) ini menimbulkan permasalahan kredit macet.Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis Empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum pengurus koperasi selaku Personal Guarantee dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan untuk mengetahui bagaimana praktek penyelesaian kredit bermasalah antara Pengurus KUD sebagai Personal Guarantee dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya.Teori yang digunakan adalah teori efektivitashukum, teori kewenangan dan teori perjanjian.Pengurus koperasi dapat dijadikan PersonalGuaranteedengan memenuhi syarat – syarat yang ada.Kedudukan Personal Guaranteememiliki kedudukan yang sama dengan debitur utama apabila debitur utama sudah tidak lagi memiliki harta untuk melunasi hutangnya. Penyelesaian kredit bermasalah antara pengurus KUD sebagai Personal Guarantee dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya melalui peringatan lisan dan tulisan, melakukan penagihan terjadwal setiap bulannya dan apabila semua telah dilakukan tetapi tidak ada itikad baik maka kreditur melakukan penyitaan dan pelelanggan harta debitur utama dan apabila harta yang dilelang belum cukup menutupi hutangnya maka penjamin wajib bertanggung jawab terhadap sisa hutang debitur. Kata Kunci : Personal Guarantee, Kredit, Koperasi LEGAL POSITION OF VILLAGE UNIT COOPERATIVE MANAGEMENT (KUD) AS PERSONAL GUARANTEE IN PROBLEM LOAN SETTLEMENT (Study at PT. Bank Rakyat Indonesia Koto Gadang Unit Dharmasraya Branch and KUD Bina Usaha Dharmasraya) (Widya Novita Sari, 1720123080, Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas University, 114page.) ABSTRACT Indonesia is a state of law, all aspects that exist must be guided by applicable laws, one of which is the law of guarantees. Guarantee law is a method that regulates juridical structures that allow the provision of credit facilities, by pledging the objects purchased as collateral. Guarantees can be classified into 2, namely material guarantees and personal guarantees or so-called guarantees using a third party. This study was conducted on a third party used by Bank Rakyat Indonesia Koto Gadang Unit, namely the management in the KUD Bina Usaha. KUD Bina Usaha which is engaged in community oil palm plantations, which later the palm oil income managed by the KUD will be paid to Bank BRI for credit installment payments. But over time credit with a personal guarantee (personal guarantee) this raises the problem of bad loans. The research method used is the Juridical Empirical method. The purpose of this study is to determine the position of Personal Guarantee as a Credit Guarantee in the Settlement of Non-Performing Loans, and to find out how the Practice of Problem Loans Settlement between KUD Management as a Personal Guarantee and PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Koto Gadang Unit Dharmasraya Branch. The theory used is the theory of legal effectiveness, the theory of authority and the theory of agreement. Cooperative management can be used as a Personal Guarantee by fulfilling the existing conditions. The position of the Personal Guarantee has the same position as the main Debtor if the main Debtor no longer has assets to pay off his debts. Settlement of non-performing loans between KUD management as a Personal Guarantee and PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Koto Gadang Unit Dharmasraya Branch through verbal and written warnings, perform scheduled monthly collections and if all has been done but there is no good faith, the Creditors confiscate and auction the main Debtor's assets and if the auctioned assets are not sufficient to cover the debtor, the guarantor must be responsible for the remaining debt of the debtor. Keywords: Personal Guarantee, Credit, Cooperativ