PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP WALI NAGARI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg)

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum yang salah satunya adalah hakim.Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1.Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam perkara Korupsi Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Unsur Melawan hukum sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dengan fakta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, diantaranya : tidak membayarkan Tunjangan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Aie Dingin sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2013, tidak merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagari Pola Padat Karya Tahun 2011, dan tidak dapat memepertanggungjawabkan keuangan nagari yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kegiatan Nagari Aie Dingin sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 2. Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan unsur “Melawan Hukum” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak meliputi atas diri terdakwa dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 14 tahun 2011 adalah karena jabatan terdakwa selaku Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dengan unsur “Penyalahgunaan Wewenang” dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum. Untuk perbaikan kedepannya diperlukan 1. Upaya yang luar biasa dari seluruh aparat penegak hukum terutama bagi penuntut umum dan hakim dalam hal penuntutan dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 2. Agar para wali nagari bisa menjaga amanah jabatannya dengan tidak melakukan perbuatan korupsi dan mampu untuk mengelola keuangan nagari dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur.