ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)

ABSTRAK Putusan hakim merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus. Putusan Hakim No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dalam Tindak Pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan adanya paksaan dari korban anak dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 3)Apakah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG sudah memenuhi asas keadilan. Tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam pembuktiannya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban menganut teori pembuktian negatief wetelijk yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat 1 (satu) KUHAP 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diperbarui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu dasar pertimbangan yuridis tidak terpenuhi dalam kasus ini. 3)Asas keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam pertimbangan tidak melihat dari keterangan saksi korban dan terdakwa sebagai bukti yang relevan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa, karena tindak pidana persetubuhan itu terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari saksi korban. Sehingga hakim dirasa kurang adil dalam menjatuhkan hukuman. Mahkamah Agung dan DPR perlu untuk merevisi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar dalam undang-undang tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan korban saja tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pelaku