PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI MEDIASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (Studi Perkara Nomor: 26/P3K/VI/2020)

ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur di dalam UUPK dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang disebut sengketa konsumen. Untuk mendapatkan kepastian hukum, lahirlah proses penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara nonlitigasi. Dalam penelitian ini, penulis memilih BPSK Kota Padang sebagai tempat penelitian dengan studi kasus mengenai sengketa pembiayaan konsumen. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor: 26/P3K/VI/2020, 2) Bagaimanakah pelaksanaan Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020, 3) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan terhadap Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020 oleh BPSK Kota Padang tersebut diselesaikan melalui mediasi, berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ada tanpa adanya kendala dengan hasil damai, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 14/PTS/BPSK-PDG-SBR/M/VII/2020. Pelaksanaan Putusan BPSK dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020 dilaksanakan oleh para pihak karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Namun sebernarnya, tidak ada informasi yang jelas mengenai dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK oleh para pihak karena tidak adanya kewajiban para pihak untuk melaporkan dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK tersebut. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak adak upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan BPSK kecuali penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat mengajukan upaya keberatan. Apabila Penggugat tidak melaksanakan putusan BPSK (wanprestasi), maka pihak Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sehingga dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pembiayaan Konsumen, Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsume