PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PAYAKUMBUH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

ABSTRAK Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika, kepolisian melaksanakan tugas nya melalui Satuan Reserse Narkoba. Hal ini di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran Narkotika di wilayah Kota Payakumbuh didominasi oleh narkotika jenis Sabu-sabu dan Ganja. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika dan bagaimana cara mengatasi nya? 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dengan BNN Kota Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika. Upaya Represif yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Payakumbuh adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk upaya represif adalah dengan razia dan bekerjasama dengan pemerintah kota Payakumbuh. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana, jumlah anggota, jaringan peredaran yang semakin meluas, modus operandi baru, dan masih ada masyarakat yang tidak peduli. Solusi nya adalah dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan juga mencerdaskan masyarakat tentang bahaya narkoba. Koordinasi dengan BNN juga dilakukan dengan mengutus anggota kepolisian sebanyak 4 orang untuk bertugas di BNN. Kata Kunci: Kepolisian,Peredaran,Narkotik